UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 3 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 5 NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Bab I Ketentuan Umum 6 Bab II Asas dan Tujuan 8 Bab III Perjanjian yang Dilarang 9 Bab IV Kegiatan yang Dilarang 13 Bab V Posisi Dominan 15 Bab VI Komisi Pengawas … UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Documents to download. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012; ALAMAT KAMI. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110. … Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
NOMOR 32 TAHUN 2009 Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pasal 51. (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal , Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C NOMOR 43 TAHUN 2009 f. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 51. (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b NOMOR 41 TAHUN 2009. TENTANG Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB IX. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2006 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2009 . 16 Jan 2009 e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan. Pasal 51. Ketentuan lebih
UU No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak | DocHub Tahun 1983 No mor 50, Penjualan atas Barang Me wah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 51, Tambahan . Lembaran Negara No mor 32 64) sebagaimana telah beber apa kali diuba h terak hir d engan Undang-undan g . Yudhi Wibhisana / UU No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak . PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK … NOMOR : PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Jun 04, 2014 · UU No. 25 Tahun 2009 merupakan dasar bagi pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to … (DOC) ANALISIS PERBANDINGAN PERUBAHAN ANTARA UU NO | …
Created Date: 7/2/2009 10:26:59 AM
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. (3) Daerah dapat menetapkan parameter tambahan disesuaikan dengan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan. (4) Apabila daerah belum menetapkan Baku Mutu Air Laut, maka yang berlaku Microsoft Word - Kepmen LH 51 Tahun 2004.doc UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN … Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa” Bagian Kedua Masa Jabatan Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN … nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa microsoft word - uu no 8 tahun 2005 tentang perubahan.doc Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014) Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. Pasal 51 (1) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan